Pemprov Sumbar Dukung Investasi Pembangunan Hotel Oleh PT. DOK Koja Bahari di Padang

Padang, 16 April 2025 – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyambut baik rencana investasi pembangunan hotel oleh PT. DOK Koja Bahari di kawasan Ulak Karang, Kota Padang. Hal ini disampaikan dalam pertemuan yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat bersama jajaran OPD terkait, di mana turut hadir Direktur Utama PT. DOK Koja Bahari, Bapak Rudolf Valintino, beserta jajaran manajemen perusahaan.

Pertemuan yang digelar membahas rencana pemanfaatan lahan seluas 3 hektare milik PT DOK Koja Bahari yang berlokasi strategis di dekat kampus Universitas Bung Hatta. Lahan tersebut direncanakan akan dibangun menjadi sebuah hotel yang telah menarik minat investor lokal.

Dalam diskusi tersebut, PT DOK Koja Bahari menyampaikan keinginanya agar Pemerintah Provinsi dapat memberikan dukungan dari sisi regulasi, terutama terkait dengan penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta proses perizinan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) meminta agar PT DOK Koja Bahari segera menyampaikan titik koordinat lokasi pembangunan hotel untuk mempercepat proses verifikasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Selain itu, dijelaskan bahwa kewenangan perizinan akan ditentukan berdasarkan jumlah kamar yang direncanakan: apabila jumlah kamar mencapai 100 hingga 200 unit, maka perizinan menjadi kewenangan Pemprov, namun jika di bawah 100 unit maka menjadi ranah Pemerintah Kota Padang.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat menyarankan agar dilakukan kajian mendalam terkait kelayakan bisnis pembangunan hotel tersebut. Ia mengungkapkan bahwa tingkat okupansi hotel di Kota Padang cenderung menurun dalam beberapa waktu terakhir, sementara tingkat okupansi pada homestay dan fasilitas glamping di desa-desa wisata justru meningkat secara signifikan.

Wakil Gubernur Sumatera Barat dalam arahannya menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi mendukung penuh investasi yang masuk ke Sumbar, khususnya investasi skala besar seperti pembangunan hotel ini. Namun demikian, beliau juga mengingatkan pentingnya keberpihakan terhadap pelaku usaha skala kecil dan menengah agar tetap mendapat manfaat dari investasi besar tersebut. “Investasi besar harus menjadi pengungkit ekonomi daerah, tapi juga harus membuka peluang bagi pelaku UMKM sebagai mitra atau pelengkap. Proses investasi harus tetap dalam koridor regulasi dan pelayanan yang baik,” tegas beliau.

Rencana investasi ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi perkembangan sektor pariwisata dan perekonomian daerah, serta menjadi contoh sinergi yang baik antara pemerintah, investor, dan masyarakat.

2025-04-16 17:04:37 | Post By: Admin DPMPTSP