Peraturan Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2O2I TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KEHUTANAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2O2I
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2O2O TENTANG CIPTA KERJA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PEKERJA SOSIAL
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 TENTANG PEDOMAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESTA NOMOR I7 TAHUN 2019 TENTANG SUMBER DAYA AIR
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 05 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PENGASUHAN ANAK
PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSUMBER DARI DANA KOMPENSASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018 – 2038
TATA CARA PERIZINAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH MELALUI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK
IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL
PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU PADA HUTAN PRODUKSI DAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU PADA HUTAN NEGARA
PENYELENGGARAAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Pembentukan Tim Teknis Pendamping Penyusunan Studi Kelayakan Pengembangan Kawasan Wisata Gunung Talang adalah penyusunan Studi Kelayakan Pengembang
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENA
berdasarkan turunan dari Perpres No.91 tahun 2017 maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No.660-1045-2017 dapat di download
Undang-undang ini mengatur tentang penanaman modal dalam negeri dan Penanaman Modal Asing di Indonesia
Peraturan mengatur tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Sumatera Barat