DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat mempunyai kewenangan terhadap penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan Gubernur atau Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Adanya keterbatas.

Intensifikasi Perizinan Prioritas Bagi UMK (INTIP UMK) DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi terus berupaya dalam peningkatan kinerja dan re.

Padang, DPMPTSP Dalam rangka peningkatan layanan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP ) Provinsi Sumatera Barat Tah.

Untuk percepatan pencapaian target realisasi investasi dan terkoordinirnya pelaksanaan verifikasi penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal berdasarkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman.

Permasalahan Tanah Ulayat Untuk Investasi            Keberadaan kegiatan investasi di Sumatera Barat dilakukan diatas.

Dengan adanya kebutuhan layanan informasi dan konsultasi yang cepat maka  perlu adanya pembaharuan dalam memberikan informasi terhadap pelaku usaha yang membutuhkan pelayanan perizinan berusah.