PEMBAHASAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN PT. BAKAPINDO DI KAB. AGAM

DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat bersama dengan Pemerintah Kabupaten Agam melaksanakan rapat pembahasan penyelesaian permasalahan yang di Hadapi PT. Bakapindo di Kabupaten Agam, Pada pertemuan tersebut dihadiri dari instansi teknis terkait di Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Agam, pada kesempatan tersebut dipimpin kepala DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat yang diwakili Sekretaris DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat "Widya Sari" dan Kepala DPMPTSP & Naker Kabupaten Agam serta Koordinator Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal "Firdaus"

Pada rapat dengar pendapat antara PT. Bakapindo dengan Pemerintah Agam tersebut terdapat beberapa permasalahan yang menjadi titik berat,  untuk dilakukan penyelesaian permasalahan investasi didaerah, PT.Bakapindo sudah memiliki Surat Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dari Dirjen Minerba Kementrian ESDM  pada September 2021 dan Izin Usaha Pertambangan yang dikeluarkan Kementrian Investasi/ BKPM  pada November 2021 seluas 51,94 Ha, selanjutnya untuk melakukan proses peningkatan IUP  ke tahap produksi diperlukan syarat yaitu persetujuan lingkungan, dimana dari wilayah yang disetujui tersebut adanya tidak kesesuaian dengan yang diperuntukan dalam Tata Ruang yang ada di Kabupaten Agam, dimana pernyataan Dinas tata Ruang Agam mengatakan bahwa setelah dilakukan overley dengan peta kawasan dengan luas 51,94 terdapat kawasan pemukiman dan lahan pertanian sehingga Pemerintah Kabupaten Agam tidak dapat memberi / menerbitkan surat rekomendasi / izin kepada PT. Bakapindo.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui biro hukum Setda Proviinsi Sumatera Barat menyatakan akan memproses peningkatan IUP menjadi Operasi Produksi sepanjang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku