DPMPTSP Provinsi Sumbar

Penilaian kompetisi pelayanan prima dilakukan pada OPD DPMPTSP Prov Sumbar

Jumat, 30 September 2022, 08:28 WIB
Berita Daerah
53

DPMPTSP Sumbar, Kamis 20 September 2022 Penilaian kompetisi pelayanan prima dan inovasi pelayanan publik tingkat Provinsi Sumatera dilakukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Barat (Kamis, 29 September 2022) oleh Tim dari Biro Organisasi, UNP dan Praktisi di Provinsi Sumatera Barat

Tingkatkan Iklim Investasi, DPMPTSP & HIPMI Sumbar Gelar Forum Sosialisasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Kamis, 29 September 2022, 11:14 WIB
Berita Daerah
58

28 September 2022. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumbar bersama HIPMI Sumbar menggelar forum sosialisasi dalam upaya mendorong peningkatan iklim investasi, di Grand Basko Hotel, Rabu, 28 September 2022

tim ombudsman melakukan survey layanan publik

Ombudsman RI Perwakilan Prov Sumbar lakukan penilaian pelayanan publik di DPMPTSP Prov. Sumbar

Jumat, 16 September 2022, 10:34 WIB
Berita Daerah
70

Selasa (13/09/2022) – DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat menerima tim Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat melakukan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik kepada unit kerja layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat pada kesempatan tersebut disambut oleh Kepala DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Widya Sari, SE, Akt, M

Foto bersama Tim KI dan Sekretaris DPMPTSP Prov Sumbar

Komisi Informasi melaksanakan Monev Keterbukaan Informasi Publik di DPMPTSP Prov Sumbar

Jumat, 16 September 2022, 10:29 WIB
Berita Daerah
43

Visitasi Komisi Informasi Sumbar dalam Rangka Monev Keterbukaan InformasiSelasa (13/09/2022) – DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat menerima visitasi Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat (Sumbar) dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik tahun 2022

Pedoman Teknis IPIN24

Jumat, 16 September 2022, 10:06 WIB
Berita Nasional
29

Pedoman Teknis IPIN24

Pelayanan Satu Hari (NAN SARI)

Jumat, 16 September 2022, 09:47 WIB
Berita Nasional
34

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), melakukan upaya peningkatan kinerja dan reformasi pelayanan publik. Berdasarkan Undang Nomor 25 tahun 2007, Dinas Penanaman dan PTSP melaksanakan tugak pokok penyelenggaraan PTSP yang menjadi kewenangan Gubernur dan atau Pemerintah provinsi

SI WALI (SAHABAT IZIN WALI NAGARI)

Jumat, 16 September 2022, 09:14 WIB
Berita Nasional
32

SI WALI (SAHABAT IZIN WALI NAGARI) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi terus berupaya dalam peningkatan kinerja dan reformasi pelayanan publik. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan Kemudahan Berusaha (ease of doing bussines)

NAN MAKNYOSS (PELAYANAN MASYARAKAT PENYELENGGARAAN ONLINE SINGLE SUBMISSION)

Jumat, 16 September 2022, 09:08 WIB
Berita Nasional
22

PELAYANAN MASYARAKAT PENYELENGGARAAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (NAN MAKNYOSS) A.LATAR BELAKANGDengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha merupakan kebijakan Pemerintah yang menuntut terjadinya perubahan paradigma Birokrasi dalam pelaksanaan penanaman modal melalui penerapan standar dan persyaratan yang bertujuan untuk terlaksananya percepatan pelaksanaan berusaha

Sakato Sign (Sistem Penandatangan Elektronik)

Kamis, 15 September 2022, 19:52 WIB
Berita Nasional
24

DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat mempunyai kewenangan terhadap penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan Gubernur atau Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Adanya keterbatasan jarak, waktu dan biaya terhadap pengajuan atau permohonan perizinan menjadi suatu kendala bagi masyarakat pelaku usaha didalam mendapatkan legalitas berusaha

Inovasi Gerakan SADAR IZIN di DPMPTSP

Kamis, 15 September 2022, 13:18 WIB
Berita Daerah
31

Dasar pelaksanaan pembentukan Inovasi Gerakan SADAR IZIN di DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik dilingkungan Kementrian/ Lembaga Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dab Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko, ini dilakukan memberikan motifasi terhadap pelaku usaha untuk melegalkan usahanya berdasarkan norma standar dan Klasi Baku Bidang Usaha serta Perizinan Berusaha berbasis resiko ini memerlukan partisipasi penuh dari seluruh unsur Aparatur dan masyarakat