Meningkatnya Cluster Covid-19 Di Perkantoran, DPMPTSP Sumbar Tingkatkan Protokol Kesehatan

Dengan meningkatnya kembali cluster baru tentang suspect Covid 19 di perkantoran Sumatera Barat (Sumbar) dalam beberapa hari ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumbar meminta setiap pengunjung dan staf agar meningkatkan dan selalu mematuhi protokoler kesehatan.

Dalam apel pagi, Senin (03/08/2020) Kadis DPMPTSP menginstruksikan agar semua tindakkan pencegahan penyebaran Covid 19 lebih ditingkatkan.

"Kepada setiap pengunjung dan staf agar meningkatkan kembali protokol kesehatan sesuai SOP yang ada," Terang Kadis DPMPTSP Maswar Dedi saat apel pagi.

DPMPTSP akan terus memberikan teguran kepada setiap pengunjung yang tidak memakai masker dalam mengurus izin.

"Seluruh staf, CS dan Satpam agar saling mengingatkan tentang pemakaian masker, cuci tangan dan jika perlu petugas FO di tambah dengan face shield," tambahnya.

DPMPTSP akan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Prov. Sumbar untuk melakukan tes swab secara keseluruhan staf dan pimpinan.

"Bagi setiap staf DPMPTSP bila ada merasa kurang sehat, sebaiknya untuk beristirahat dahulu dan bekerja secara daring dari rumah," tutupnya.


Dpmptsp provinsi sumatera barat mensosialisasikan gerakan pakai masker medis

pada apel pagi, Senin 10/08/2020 dengan cara yang benar menutup hidung dan mulut untuk menurunkan resiko tertular dan menularkan virus covid19 hingga 75% terutama di lingkungan perkantoran.


DPMPTSP Sumbar Kembali Terapkan WFH Senin Depan

Meningkatnya jumlah kasus positif Covid-19 di Sumatera Barat (Sumbar). Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumbar kembali melaksanakan Work From Home (WFH) mulai senin depan.

Sesuai  dengan kondisi Sumbar saat ini DPMPTSP Sumbar meminta setiap pengunjung dan semua staf pegawai agar meningkatkan dan selalu mematuhi protokoler kesehatan.

"Kehadiran di kantor saat ini hanya diperbolehkan 75 persen saja, untuk semua staf pegawai yang berada di kantor DPMPTS tidak mengabaikan SOP Covid-19 yang disarankan pemerintah," terang Kabid PKPL DPMPTSP sumbar Etnaleli kepada covesia via whatsaap, Kamis (10/09/2020)

Pelayanan tatap muka langsung akan kembali dibatasi dan dialihkan lewat pelayanan daring, jadi bagi masyarakat yang mengurus perizinan lebih disarankan untuk secara daring.

"Jadi untuk pelayann publik kembali daring, namun yang datang langsung akan tetap dilayani," tambahnya.

Kepada setiap pengunjung yang tidak sesuai dengan standar SOP Covid-19, memakai masker dan menjaga jarak akan diberikan teguran. (Covesia.com)


Berlakukan WFH, DPMPTSP Sumbar Tetap Layani Perizinan

Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumatera Barat (Sumbar) kembali melaksanakan Work From Home (WFH) dari Senin 13/09/2020.

Dengan  meningkatnya jumlah kasus positif Covid-19 di Sumbar. DPMPTSP Sumbar meminta untuk masyarakat yang mengurus perizinan lebih disarankan untuk secara daring.

"Kita sudah berlakukan WFH Mulai hari senin, bekerja 50 persen di kantor dan 50 persen di rumah untuk antisipasi penyebaran virus ini," terang kadis DPMPTSP Maswar Dedi pada covesia, Rabu (16/09/2020).

Pelayanan tatap muka dan pengurusan ke kantor DPMPTSP akan dibatasi dan dialihkan lewat pelayanan daring.

Sementara Kepala Bidang Pengaduan Dinas DPMPTSP Sumbar Etnaleli mengatakan, selama WFH DPMPTSP Sumbar akan membatasi jumlah pegawai dan pengurusan izin dialihkan secara daring.

"Namanya masyarakat tetap saja datang tatap muka ke kantor dalam pengurusan izin, apalagi masih dalam izin penelitian," tutupnya. (Covesia.com)


DPMPTSP Ikuti Rapat Koordinasi Sosialisasi SIPD Tahun 2021

Sehubungan dengan surat undangan dari Sekretaris Daerah (Sekda) Sumatera Barat (Sumbar) tentang Sosialisasi Sistim Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPD) tahun 2021, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumbar mengikuti rapat koordinasi bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar menggunakan aplikasi Zoom, Kamis (15/10/2020).

Rapat koordinasi ini menindaklanjuti keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 050-3708 Tahun 2020 tanggal 5 Oktober 2020 perihal Hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Nomor. 050/4189/Keuda tanggal 12 Oktober 2020 perihal penyesuaian klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Sementara, Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan Pelaporan Layanan (PKPL) DPMPTSP Sumbar Etnaleli memberikan keterangan kepada Covesia melalui pesan WA, Senin (23/3/2020) menyebutkan aplikasinya sudah disiapkan melalui Sakato Plan.

"Melalui e-planning Sakato Plan dalam pengentrian kegiatan 2021, SKPD akan lebih termonitor secara terintegrasi,sehingga dana yang ada pada kegiatan akan terkontrol dengan jelas," tegasnya. 

Dalam undangan rapat tersebut diminta setiap Organisasi Perangkat Daerah dapat : 

 1. Melakukan pemetaan sub kegiatan sebagaimana telah tercantum pada rancangan KUA PPAS 2021 ke sub kegiatan sesuai pemutakhiran di Sakato Plan, yang nantinya hasil pemetaan tersebut menjadi lampiran Berita Acara Kesepakatan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Perangkat Daerah.

2. Hasil pemetaan pada Sakato Plan tersebut menjadi dasar bagi Perangkat Daerah untuk melakukan pemutakhiran program, kegiatan dan sub kegiatan di SIPD.

3. Waktu pelaksanaan pemetaan di Sakato Plan dengan pemutakhiran di SIPD pada tanggal 16 sd. 20 Oktober 2020.

(Covesia.com)